KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK
A. Pengantar
Di dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya pernah merasakan peristiwa yang terjadi akibat adanya kebijakan dari pemerintah. Peristiwa itu misalnya kenaikan harga BBM yang diikuti oleh naiknya biaya transportasi. Peristiwa yang dicontohkan tersebut bukan terjadi secara alami, atau sebagai peristiwa yang terjadi karena proses perkembangan yang normal. Peristiwa-peristiwa tersebut dipengaruhi adanya kebijakan Negara, karena secara sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti kebijakan negaralah yang banyak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari.
Study tentang kebijakan sangat penting karena dengan analisis kebijakan kita dapat meminimalisir adanya kesalahan dengan adanya suatu kebijakann yang dibuat. Karena sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan akan dianalisa terlebih dahulu mengenahi dampak yang akan ditimbulkan pasca penerapan suatu kebijakan.
B. Pengertian analisa kebijakan
Analisa kebijakan dipandang sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan penalaran dan fakta untuk memperjelas,menaksir dan menunjukan pemecahan atas masalah publik yang menjadi fokus utamanya.
Analisa kebijakan adalah sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argument untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijaksanaan sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.
Menurut Dunn (1988) beberapa karakteristik masalah pokok dari masalah kebijakan,
adalah:
- Interdepensi (saling tergantung), yaitu kebijakan suatu bidang (energi) seringkali mempengaruhi masalah kebijakan lainnya (pelayanan kesehatan). Kondisi ini menunjukkan adanya sistem masalah. Sistem masalah ini membutuhkan pendekatan Holistik, satu masalah dengan yang lain tidak dapat di piahkan dan diukur sendirian.
- Subjektif, yaitu kondisi eksternal yang menimbulkan masalah diindentifikasi, diklasifikasi dan dievaluasi secara selektif. Contoh: Populasi udara secara objektif dapat diukur (data). Data ini menimbulkan penafsiran yang beragam (a.l. gang-guan kesehatan, lingkungan, iklim, dll). Muncul situasi problematis, bukan problem itu sendiri.
- Artifisial, yaitu pada saat diperlukan perubahan situasi problematis, sehingga dapat menimbulkan masalah kebijakan.
- Dinamis, yaitu masalah dan pemecahannya berada pada suasana perubahan yang terus menerus. Pemecahan masalah justru dapat memunculkan masalah baru, yang membutuhkan pemecahan masalah lanjutan.Tidak terduga, yaitu masalah yang muncul di luar jangkauan kebijakan dan sistem masalah kebijakan
Ruang lingkup dan metode-metode analisa sebagian bersifat deskriptif dan informasi yang nyata mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat kebijakan sangat penting untuk memahami masalah-masalah kebijakan. Meskipun begitu, analisa kebijakan tidak dapat berhasil diterapkan dalam batas disiplin-disiplin ilmu tradisional yang menekankan pada pembangunan dan pengujian teori-teori deskriptif.
Karena alasan-alasan diatas analisis kebijakan tidak membatasi diri pada pembangunan dan pengujian teori-teori deskriptif umum.
Dalam analisa kebijakan,prosedur-prosedur analisa umum ini dapat disamakan dengan empat metode analisa kebijakan yaitu:
- Peliputan, memungkinkan kita menghasilkan informasi mengenai sebab dan akibat kebijakan dimasa lalu.
- Peramalan, memungkinkan kita menghasilkan informasi mengenai akibat kebijakan di masa mendatang .
- Evaluasi, adalah pembuatan informasi mengenai nilai atau harga dari kebijakan di masa lalu dan di masa datang.
- Rekomendasi, memungkinkan kita menghasikan informasi mengenai kemungkinan bahwa arah tindakan di masa dating akan menimbulkan akibat-akibat yang bernilai.
C. Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik adalah analisis kebijakan yang berfokus pada masalah publik atau masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengorganisasikan dirinya dan melaksanakan semua urusannya.
Dalam ilmu kebijakan publik atau analisa kebijakan publik secara khusus mempelajari hubungan antara pengetahuan dengan tindakan. Dengan definisi analisa kebijakan publik sebagai ilmu yang mempelajari mengenai dan di dalam proses kebijakan. Ilmu ini berusaha merangkum ilmu-ilmu khusus seperti ekonomi, sosiologi, politik, psichologi, administrasi negara, matematika dll. Karena orientasi analisa kebijakan publik pada pada problem solving, maka secara tegas ilmu ini dapat disebut sebagai ilmu sosial terapan.
Anderson dalam Lembaga Administrasi Negara (2002:2) mengartikan kebijakan public sebagai suatu respon dari system politik terhadap demands/claims dan supports yang mengalir dari lingkungannya. Dalam pengertian ini, pada sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu (1) kebijakan publik, (2) pelaku kebijakan, dan (3) lingkungan kebijakan (Dye).
Orientasi analisis kebijakan publik yang pragmatis bukannya tanpa kritik. Menghadapi kritik-kritik tersebut para penganjur analisa kebijakan tetap kokoh bertahan pada orientasinya. Mereka berpandangan bahwa fakta saja tidak cukup sebagai landasan analisa kebijakan,karena proses kebijakan dibuat juga tidak hanya berdasar pertimbangan fakta, tetapi juga nilai. Jika tujuan akhir analisa kebijakan adalah dihasilkannya saran-saran kebijakan yang dapat diterapkan,maka aspek nilai harus masuk kedalam analisa. Masuknya nilai kedalam analisa tidak perlu membuat analisis kebijakan bersikap subyektif, atau mengekor pada garis politik praktis tertentu.
Tujuan analisis bukannya mengkampanyekan nilai, tetapi menyodorkan masukan dibawah kondisi apa suatu usaha dapat mencapai nilai tertentu. Dalam batas demikian seorang analis tetap mampu bertahan pada obyektivitas dan independensinya.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kebijakan publik perlu adanya pengontrolan dan evaluasi, sejauh mana kinerja mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Pengontrolan dimaksudkan agar kebijakan publik yang dibuat benar-benar dapat memecahkan masalah
D. Perkembangan analisis kebijakan publik
Jika ditengok sejarah perkembangan analisa kebijakan, ilmu ini berkembang sebagai bagian dari perkembangan peradaban barat, meskipun dijaman kuno analisa kebijakan yang menggunakan pendekatan mistik dan ritual juga dijumpai dinegara-negara timur, seperti Timur Tengah, India, dan Cina.
Pada sekitar abad 18, Untuk meramalkan akibat kebijakan melalui cara magis, yaitu dengan meramalkan apakah kebijakan yang dibuat itu menghasilkan dampak yang baik ataukah tidak. Munculnya kode Hammurabi yang meliputi prosedur-prosedur criminal, undang-undang kepemilikan, perdagangan, hubungan keluarga dan perkawinan, tarip tabib, dan apa yang kita kenal sekarang dengan pertanggung jawaban public juga merupakan asal mula kebijakan pada abad ini.
Berkembang lagi pada abad pertengahan, yaitu dengan munculnya nasehat- nasehat dan bantuan teknis dalam bidang di mana penguasa dapat membuat keputusan yang efektif seperti keuangan, perang, dan hukum dari para bangsawan atau raja-raja. Kemaujuan yang besar terjadi pada abad 19, dimana kebijakan dengan cara spiritual dan magis tidak lagi berlaku dan munculnya konsep demografi dan statistic dalam menuntaskan masalah yang berhubungan dengan kependudukan dan keuangan. Pengetahuan dari konsep tersebut dapat membantu pemakarsa untuk membuat kebijakan. Pada abad 20 dan sampai saat ini, munculah banyak sarjana-sarjana professional dalam menyelesaikan masalah kebijakan dan juga praktek pembuatan kebijakan.
Analisa kebijakan menyadap banyak prosedur analisa yang sudah berkembang didalam ilmu penelitian ilmu-ilmu sosial tradisional, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, penilaian atau monitoring untuk menghasilkan berbagai informasi yang relevan dengan kebijakan,seperti masalah kebijakan, alternatif kebijakan, tindakan, hasil, dan perwujudan kebijakan. Karena itulah relevansi analisa kebijakan publik yang terasa sekali dinegara-negara paska industri.
Terdapat sedikitnya dua cara utama untuk menjelaskan evolusi sejarah analisis kebijakan dari dulu hingga saat ini. Menurut salah satu pendekatan (bimbingan teknokratis), pengetahuan kebijakan adalah sumber daya langka yang kepemilikannya dapat meningkatkan kekuatan dan pengaruh analisis kebijakan yang profesional. Pendekatan yang lain (konseling teknokratis) sebaliknya menyatakan bahwa peran utama analis kebijakan adalah untuk mengesahkan keputusan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan.
Masing-masing pendekatan membantu di dalam beberapa hal untuk menjelaskan perubahan sejarah, tetapi keduanya cenderung untuk melebih-lebihkan kekuasaan dan pengaruh analisis kebijakan dengan alasan yang berbeda. Pendekatan bimbingan teknokratis terlalu berlebihan menilai pengaruh analisis di dalam membentuk pilihan kebijakan yang penting, sebaliknya pendekatan konseling teknokratis salah dalam menilai kepentingan simbolis dari analisis di dalam mengesahkan keputusan kebijakan yang dibuat pada dasar-dasar politik.
Apapun keputusan akhir dari kontroversi tersebut, adalah jelas bahwa lingkungan masyarakat pada saat ini dan masalahnya telah berubah secara dramatis. Usaha-usaha untuk mengembangkan prosedur yang baru dan lebih baik untuk menghasilkan informasi yang akan memberi sumbangan kepada resolusi permasalahan publik bukanlah semata-mata tugas intelektual ataupun tugas ilmiah, tetapi pada dasarnya bersifat politis. Analisis kebijakan melekat di dalam proses politik yang merefleksikan konflik nilai dari beberapa kelompok masyarakat yang memperjuangkan visi mereka sendiri tentang pengembangan sosial.
0 komentar:
Posting Komentar